Masyarakat Duduki Kantor DPRD Babel Untuk Menyampaikan Aspirasi

ASPIRASIBABEL.com | Pangkalpinang - Berbagai profesi masyarakat dari masyarakat penambang, petani, aktivis, komunitas-komunitas melakukan Aksi Unjuk rasa ke kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Rabu (10/10/2025).

Aksi ini sebelumnya dengan tujuan kantor DPRD Bangka Belitung dan kantor gubernur Bangka Belitung. Karena gubernur dan wakil gubernur tidak ada di tempat, akhirnya masa yang ingin menyampaikan aspirasi hanya menuju kantor DPRD Bangka Belitung.

Sekitar 910 orang masyarakat atas nama Aliansi Tambang Rakyat menuju kantor DPRD Bangka Belitung untuk menyampaikan aspirasi. Masyarakat hanya ditemui pimpinan DPRD Babel Eddy Iskandar dan beberapa anggota DPRD Babel. Ketua DPRD Babel tidak ada di kantor saat masa unjuk rasa ingin bertemu.

Aksi unjuk rasa ini hanya menyampaikan aspirasi dan beberapa tuntutan masa aksi yakni:

- Minta DPRD Babel dan pemerintah segera memperjuangkan dan mengesahkan aturan agar rakyat bisa menambang dengan legal.

- Minta anggota DPR RI dan DPD RI perwakilan Bangka Belitung dan DPRD Babel untuk turun ke bawah mendengar kesusahan masyarakat dan membantu persoalan aturan tambang rakyat.

- mendesak DPRD Babel dan Pemerintah Provinsi segera menyampailan keinginan masyarakat agar aset dan uang hasil mega korupsi PT Timah ke Kejaksaan Agung agar serahkan ke pemerintah daerah.

- Meminta agar Dirut PT Timah Tbk untuk mengusut, membongkar korupsi-korupsi yang ada di dalam PT Timah Tbk

- Lahan masyarakat dan petani sawit skala kecil jangan disita negara.

Aksi ini diikuti dari masyarakat Bangka Tengah, Bangka Selatan Bangka, Bangka Barat dan Pangkalpinang.

Menurut Feryandi salah satu orator aksi unjuk rasa bahwa saat ini kondisi masyarakat sedang kesusahan. Ekonomi Bangka Belitung tidak baik-baik saja. "Tidak sedikit orang tua untuk beli beras saja hutang  sana-sini  belum lagi biaya anak sekolah yang semakin membuat masyarakat sedang bersedih dan kesusahan, " ujar Feryandi biasa disapa Komeng.

Menurutnya, Uang hasil sitaan pihak Kejaksaan Agung kasus korupsi timah diserahkan ke pemerintah daerah untuk membangun.

Sementara Rosidi orator dari Bangka Selatan mengungkapkan bahwa persoalan masyarakat saat ini begitu banyak terutama tidak bisa bekerja dengan tenang. Tidak kunjung juga tambang rakyat dilegalkan.

"Anggota DPR RI dan DPD RI Dapil Babel, tidak peka dengan situasi masyarakat lagi kesusahan, " ujar Rosidi.

Seharusnya, mereka membantu masyarakat dengan aturan yang berpihak kepada masyarakat. "Mereka jarang turun mendengar aspirasi dan mencari solusi persoalan masyarakat, " tegas Rosidi.

Jika tuntutan kami tidak diindahkan, maka kami akan turun unjuk rasa kembali dengan jumlah yang lebih besar.

Setelah menyampaikan aspirasi di luar, akhirnya anggota DPRD Bangka Belitung mengajak untuk menyampaikan aspirasi di dalam gedung DPRD Babel. (Yan).