Korupsi Tata Niaga Timah

Kejagung: Kadis ESDM Babel Menerbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

ASPIRASIBABEL.com | Jakarta -Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran lima tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi menyebut tiga tersangka dari pihak Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menerbitkan rencana kerja anggaran biaya (RKAB) untuk sejumlah perusahaan smelter.

Tiga tersangka dari pihak regulator adalah Amir Syahbana (AS) selaku Kepala Dinas (Kadis) ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, BN Plt Kadis Provinsi Bangka Belitung tahun 2019, SW selaku Kadis ESDM Provinsi Bangka Belitung 2015-2019.

"Saudara SW, BN, dan AS masing-masing selaku Kepala Dinas dan selaku Plt Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dengan sengaja menerbitkan dan menyetujui RKAB dari perusahaan smelter," ucap Kuntadi di Kejagung, Jakarta, Jumat (26/4/2024).

RKAB tersebut diterbitkan dinas terkiat meskipun tidak memenuhi syarat," terangnya. Kemudian, Kuntadi menyebut ketiga tersangka juga mengetahui bahwa RKAB yang dia terbitkan tersebut tidak dipergunakan untuk melakukan kegiatan penambangan di wilayah IUP kelima perusahaan tersebut.

"Melainkan sekadar untuk melegalkan aktivitas perdagangan timah yang diperoleh secara ilegal di wilayah IUP (PT Timah)," ujar dia.

Sementara itu, dua tersangka lainnya yaitu HL dan FL selaku Beneficiary Owner PT TIN dan FL selaku Marketing PT TIN turut serta dalam kerja sama penyewaan peralatan.

Dalam melancarkan aksinya, mereka berdua pun membetuk perusahaan boneka yaitu CV PPR dan CV SMS dalam rangka untuk melaksanakan atau memperlancar aktivitas ilegalnya.

"Keduanya turut serta dalam pengkondisian pembuatan kerjasama penyewaan peralatan prosesion peleburan timah yang sebagai bungkus aktivitas kegiatan peleburan timah dari IUP PT Timah," jelasnya.

Akibat perbuatan tersebut kelima disangka melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Jo Pasal 18 UU Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke -1 KUHP.

Menyoroti perkembangan kasus ini semakin melebar dan menjerat pihak-pihak yang terlibat, LSM Gepaksi angkat bicara untuk mendukung pihak Kejagung dalam menuntaskan kasus ini dan menyeret semua pihak yang terlibat tanpa pandamg bulu dalam menegakkan hukum.

Wakil Ketua LSM Gepaksi Babel Andre S mengungkapkan bahwa kita sangat mengapresiasi pengungkapan kasus ini sejak awal, namun kita tetap memantau perkembangan jangan sampai ada intervensi dari pihak manapun sehingga kasus ini terkesan hanya mengungkap tanpa memberikan hukuman yang maksimal kepada pihak yang terlibat.

"Banyak juga kasus yang pada akhirnya para pelaku mendapat keistimewaan sehingga hukuman yang diberikan sangat ringan,' ujarnya. (Rel).

(Rel).

Penulis:

Baca Juga