Ngopini Politik

Etika Pejabat Publik Dalam Sendi Berpolitik Sedang Dipertanyakan

ASPIRASIBABEL.com | Ngopini - Pangkalpinang - Tidak sedikit pejabat publik memiliki karakter yang kurang baik terutama dalam hal etika dan moral.

Secara umum pengertian etika adalah aturan, norma, kaidah, atau prosedur yang biasa digunakan individu sebagai pedoman atau prinsip dalam melakukan perbuatan dan perilakunya. Penerapan norma ini erat kaitannya dengan baik buruknya seorang individu dalam masyarakat.

Jika pejabat publik atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPRD memiliki jejak digital yang melanggar hukum atau mantan narapidana dan sering menabrak etika dalam kehidupan sosial masyarakat mau jadi apa Marwah lembaga yang dipimpinnya atau mau dibawa kemana citra lembaga tersebut.

Menurut Direktur The Finter Fitri Harahap bahwa pejabat publik merupakan orang yang ditunjuk atau diberi tanggungjawab untuk posisi atau jabatan tertentu pada badan publik. Oleh karena itu, konsekuensi dari jabatan publik yang diberikan adalah adanya serangkaian etika pada sektor publik yang mengatur berjalannya tugas atas dasar kepercayaan.

Pejabat publik ini merupakan aparat pemerintah yang bekerja untuk negara dan juga untuk rakyat. Jadi, sangat wajar jika masyarakat mengharap adanya jaminan bahwa para aparat pemerintah yang dibiayai oleh negara sebagai pejabat publik memiliki etika dan moral yang baik.

"Adanya pedoman terkait etika dan norma pejabat publik menjadi sangat penting terutama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Etika dan moral yang baik berdampak besar terhadap pembuatan maupun keberhasilan dari suatu kebijakan publik," ujar Fitri Harahap yang juga dosen FISIP Universitas Bangka Belitung ini.

Dikatakan Fitri bahwa urgensi etika dalam urusan publik tidak terlepas dari adanya tuntutan akan kebutuhan profesionalisme penyelenggara negara tidak hanya dari segi kompetensi teknis dan kepemimpinan tetapi juga dari etika dan moral yang baik tersebut.

Namun sayangnya, pentingnya etika dan moral yang baik yang dimiliki pejabat publik tidak sepenuhnya ditanamkan, hal ini terlihat dari masih banyak pejabat publik yang melakukan berbagai praktik abuse of power dan praktik mal-administrasi.

Salah satu contohnya adalah keterlibatan oknum pejabat tertentu dalam praktik prositusi.
Hal ini menunjukkan bahwa kualitas etika dan moral pejabat publik masih perlu untuk dievaluasi dan kemudian diberikan sanksi.

"Jika upaya evaluasi dan pemberian sanksi ini tidak dilakukan maka tingkat kepercayaan dan efektivitas pelayanan publik akan semakin menurun," ujar Fitri. (asp/red).

Penulis:

Baca Juga